Pembangunan Desa

PEMBANGUNAN DESA PENADARAN

  Dari kegiatan prioritas  yang di rencanakan setiap tahun menjadi fokus pelaksanaan pembangunan di Desa Penadaran sesuai dengan tahun anggaran yang ada melalui bidang  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat, memanfaatkan beberapa sumber pendanaan, baik  pemerintahan pusat, daerah maupun desa seperti PAD, Dana Desa, Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa, Bantuan keuangan dan Hibah dari Pemerintah Pusat ( APBN) Pemerintah Provinsi (APBD Provinsi) Pemerintah Daerah (APBD kabupaten ), Swadaya masyarakat maupun bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat serta dana lainnya. Target capaian pembangunan ini diupayakan secara bertahap dengan mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada berbagai bidang kegiatan yang ada. Namun pelaksanaan kegiatan juga akan disesuaikan dengan perolehan anggaran yang mampu diakses oleh desa. Untuk kegiatan dalam skala pembiayaan yang besar, seperti sarana prasarana dasar dan lain-lain, maka pembiayaannya diupayakan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten ditambah kesediaan swadaya masyarakat. Sedangkan kegiatan skala kecil pemenuhannya lebih diarahkan berasal dari swadaya, kas desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah dan Dana Desa.

Pelaksana Kegiatan Desa masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada dengan dibentuk Pelaksana Teknis Kegiatan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Polindes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah dan Ibu – Ibu PKK, bidang pertanian dikoordinir oleh POKTAN, GAPOKTAN,KTH dan LMDH  dan kegiatan ekonomi dan simpan pinjam dikelola oleh BUMDes dan Kelompok SPP serta PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan desa yaitu  Karang Taruna.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta target dan capaian akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

  1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
  2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
  3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
  4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

  1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD
  2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing lembaga yang bertanggungjawab, dimana pelaksanaanya mengacu kepada aturan masing-masing program/kegiatan tersebut.
  3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes.